NOTE: Tulisan ini dibuat tanpa menyudutkan masing-masing paslon. Jadi, harap silakan baca sampai selesai!
Dirty Vote merupakan film dokumenter politik Indonesia yang baru-baru ini dirilis dan menarik banyak perhatian. Mengangkat tema yang relevan tentang situasi politik di Indonesia saat ini, film ini dinilai cukup berani ditayangkan pada masa tenang Pemilu 2024.
Tokoh penting dalam film ini adalah ketiga Ahli Tata Negara yang memberikan pemaparan secara rinci terkait catur politik yang kemungkinan terjadi pada Pemilu 2024. Pakar-pakar tersebut adalah Prof. Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Berikut 10 poin penting yang disampaikan ketiga pakar dalam film berdurasi 1,57 jam tersebut:
1. Penipuan dan Manipulasi dalam Pemilu
Dianggap sebagai alat edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya manipulasi politik, Film Dirty Vote ini menyoroti isu penipuan dan manipulasi dalam pemilu di Indonesia dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi hasil pemilu.
2. Sistem Pemilu dan Distribusi Suara
Diskusi berlanjut ke potensi dampak sistem pemilu satu putaran versus dua putaran di Indonesia. Distribusi geografis suara dalam pemilu Indonesia juga dibahas dengan penekanan pada daerah seperti Sumatra dan Papua. Dominasi kandidat tertentu dan di daerah tertentu dalam pemilu presiden sebelumnya juga dianalisis yang digambarkan melalui peta.
3. Peran Pejabat Daerah dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Dalam film ini, analisis menunjukkan pentingnya memahami pola suara regional dalam membentuk hasil pemilu. Peran provinsi baru seperti Kalimantan Utara dan Papua dalam pemilu mendatang juga dibahas, kemudian diskusi beralih ke pengaruh pejabat daerah dalam pemilihan dan penunjukan di Indonesia, di mana penunjukan pejabat daerah oleh Presiden bisa memiliki dampak signifikan pada tata kelola.
4. Penyalahgunaan Bantuan Sosial dan Program Pemerintah
Film ini menampilkan sikap kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan bantuan sosial dan program pemerintah untuk memengaruhi suara. Mobilisasi birokrasi, izin lokasi kampanye, dan penegakan netralitas menjadi perhatian utama. Selain mengungkap deklarasi dukungan dari asosiasi seperti Desa Bersatu yang bisa memengaruhi banyak suara, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan kepala desa juga dibahas dalam film dokumenter ini, termasuk manipulasi data dan distribusi bantuan sosial.
5. Ketidaknetralan Pejabat dan Kampanye Rahasia
Analisis yang disajikan menunjukkan adanya tekanan pada kepala desa dari kedua sisi politik untuk mendapatkan suara. Peningkatan tiba-tiba dalam distribusi bantuan sosial sebelum pemilihan menunjukkan manipulasi politik. Selain itu, penggunaan berlebihan bantuan sosial dan kebijakan populis oleh pemerintah menjelang pemilihan turut memengaruhi sentimen pemilih.
Dalam hal ini, muncul pembahasan tentang keterlibatan menteri dalam kampanye rahasia dan pelanggaran regulasi tentang perilaku resmi selama pemilihan. Menteri yang terlibat dalam kampanye pemilihan harus patuh pada regulasi ketat, termasuk cuti dari tugas resmi dan menahan diri dari menggunakan sumber daya negara.
6. Tuduhan Pelanggaran Pemilu
Tuduhan pelanggaran pemilu di Indonesia juga disuguhkan dalam film ini. Keterlibatan presiden dalam kampanye menimbulkan kekhawatiran tentang netralitas dan penyalahgunaan sumber daya negara, sehingga secara terang-terangan film ini melemparkan tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu untuk memastikan pemilu yang adil dan demokratis di Indonesia.
7. Tantangan dalam Menangani Pelanggaran Etika
Film ini menyajikan tantangan dalam menangani pelanggaran etika di dalam lembaga pemilihan, termasuk perilaku individu yang turut dibahas. Analisis dalam film ini menunjukkan adanya konflik kepentingan dan pelanggaran etika dalam proses pemilihan umum di Indonesia.
8. Peran Mahkamah Konstitusi dan Tantangan dalam Sistem Hukum
Selain menyinggung peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai pertahanan terakhir dalam menjunjung konstitusionalisme di Indonesia, keputusan bertentangan Mahkamah Konstitusi dan potensi konflik kepentingan dalam kasus-kasus pemilihan umum juga dibahas. Film ini juga menjelaskan bagaimana tantangan dalam sistem hukum yang ditunjukkan oleh penerapan selektif putusan MK dan potensi pelanggaran etika.
9. Petisi Politik dan Kekhawatiran tentang Potensi Perubahan Putusan
Diskusi beralih ke petisi PSI untuk persyaratan usia dalam kandidat presiden dan kekhawatiran tentang potensi perubahan dalam putusan. Ketiga tokoh membahas berbagai petisi politik yang ditolak oleh pengadilan, di mana kekhawatiran muncul atas prediksi seorang politisi tentang potensi perubahan putusan.
10. Analisis Keputusan Pengadilan Kontroversial
Analisis yang disuguhkan berfokus pada keputusan pengadilan kontroversial mengenai kelayakan untuk mencalonkan diri sebagai presiden berdasarkan jabatan terpilih. Diskusi ini membahas pendapat yang bertentangan di antara para hakim, perubahan komposisi hakim selama sesi pengadilan, dan munculnya hakim 'sependapat'.
What do you think? Jika kamu belum nonton, kamu bisa langsung klik di sini!
Pemilu 2024 merupakan momen penting bagi Indonesia. Dengan memahami lanskap politik dan mengumpulkan informasi intelijen yang komprehensif, kita juga turut memastikan bahwa Pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan adil dan demokratis. Sehingga sebagai warga negara, kita diharapkan mampu secara cerdas dalam mengonsumsi dan memilah informasi yang benar-benar akurat.
Jadi, sudah menentukan pilihan untuk 14 Februari 2024 nanti?
